Cirebon Online

Berita Cirebon Terkini

Feed



Google




Feed



Google




Jawa Barat Kabupaten Cirebon Kota cirebon

Soal Bansos Warga Jangan Asal Tuduh “Harus Koordinasi Dengan Pemdes”

ToyaCirebonOnline.com

Kab. Cirebon Gebang – Permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19. Seharusnya ditelusuri dahulu sebelum melakukan tuduhan yang membuat fitnah dan berdampak pada kondusifitas masyarakat. Hal itu mencuat saat dilaksanakannya musyawarah desa khusus (Musdesus) Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Selasa (04/08/2020).

Disampaikan Kuwu Andi Subandi ST. Desa Gebang Kulon, bansos yang bersumber dari beberapa program pemerintah, realisasi dilapangan banyak penerima bansos yang mendapatkan double program. Sedangkan dalam aturan tidak boleh ada KK yang menerima bansos double, maka upaya pemerintah desa adalah, meminta memilih kepada penerima jenis bansos yang akan dipilihnya. Dan, yang tidak pilihnya akan dialihkan kepada masyarakat atau KK lain yang belum tersentuh bantuan apapun.

“Proses pengalihan penerima bansos ini, terkadang disalah artikan sebagai pemotongan. Jadi, kalau belum mengerti, seharusnya ditanyakan dulu jangan langsung menyebar isu, bantuan dilakukan pemotongan. Ini yang menjadi salah kaprah dan berujung fitnah,” ungkapnya.

Lebih dari itu, lanjut Kuwu Andi, pelaksanaan musdesus yang digelar sekarang atau musdesus kedua ini, merupakan proses musyawarah terkait adanya bansos susulan BST dari Kementrian Sosial sebanyak 38 KK, dari data penerima BST susulan tersebut 16 KK telah terdaftar sebagai penerima BLT DD, 5 KK sebagai penerima PKH dan BPNT sisanya belum mendapatkan bansos dari sumber manapun. Penerima PKH dan BPNT memilih melanjutkan sehingga BST diserahkan untuk dialihkan ke KK lain yang belum mendapat bansos. Sementara penerima BLT DD memilih BST, sehingga BLT DD dikembalikan untuk warga yang belum terdaftar sebagai penerima bansos apapun. Dari hasil pengumpulan bantuan yang akan dialihkan ada sebesar Rp. 13,6 juta dan hari ini dimusdesuskan untuk tambahan penerima BLT DD.

“Karena penerima BST tambahan yang menerima double program tidak bisa dialihkan langsung kepada KK lain, maka yang namanya tercantum pada daftar tersebut yang mengambil BST kemudian diserahkan kepada Pemdes untuk dialihkan kepada KK lain yang belum mendapat bansos dari program manapun. ” Jelas kuwu Andi.

Ditambahkan Andi, Hasil musdesus, dari 38 penerima BST, sebanyak 23 KK menerima double bantuan diantaranya 17 KK sebagai penerima BLT DD, 4 KK penerima PKH/BPNT dan 2 KK penerima Bantuan Bupati, total dana yang akan dialihkan ditambah dengan pemberian BLT DD tahap 3 sebanyak 17 KK dengan jumlah Rp. 3,4 juta sehingga total ada Rp. 19,8 juta dialihkan kepada KK yang belum menerima bantuan dan dimasukkan ke penerima BLT DD baru dengan hitungan Rp. 200 ribu pertahap dikali 3 bulan maka muncul sebanyak 33 KK sebagai penerima BLT DD baru.

“Kalau ada informasi yang berkembang bahwa dana BST dipotong, itu bukan dipotong namun dialihkan karena mereka mendapat double bantuan, dalam musdesus ini kami memperjelas agar tidak salah paham. ” Tandasnya.

Sementara itu, menurut Kusma salah seorang warga penerima BLT DD, dirinya menerima BST dari Kemensos sebagai penerima BLT DD pemerataan sebesar Rp. 200 ribu pertahap dan telah menerima 2 tahap jumlah total Rp. 400 ribu. Namun menjelang pencairan BLT DD tahap 3 tercantum sebagai penerima BST dari Kemensos.

” Karena aturannya tidak boleh mendapatkan bantuan double, maka dirinya lebih memilih BST Kemensos.  Menyadari karena itu hak orang lain, maka saya kembalikan uang BLT DD yang pernah diterima sebanyak Rp. 400 ribu kepada Pemdes. ” Ujarnya. (Red/*)

Spread the love

LEAVE A RESPONSE

Open chat