CirebonOnline
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kabupaten Cirebon, – Pembahasan pra Musrenbang di gedung pertemuan Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, cukup memanas ketika dua anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari komisi II menyampaikan pandangan umum arah kebijakan Bupati Cirebon dalam pembangunan di tahun 2023.
Pemaparan pandangan tersebut, langsung di hujani protes oleh sejumlah Kuwu dan tokoh masyarakat, yang berkaitan janji PHP dan tebar pesona para pejabat eksekutif dan legislatif tentang permasalahan banjir Waled yang sudah puluhan tahun, tetapi belum ada realisasi untuk penanggulangannya banjir yang melanda 8 Desa di Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.
Penyampaian dari anggota DPRD kabupaten Cirebon Fraksi PKB, Mad Sholeh dan Titi Sumanti dari fraksi NasDem, secara bertubi tubi di hujani protes tentang kinerjanya. Namun, Mad Sholeh dan Titi Sumanti yang menangkis beberapa hujatan mengatakan secara blak blakan agar Kuwu dan seluruh elemen masyarakat Waled, agar duduk bareng dengan bupati Cirebon, DPRD dapil 6 dan dinas terkait untuk segera mengatasi banjir Waled. “Dan dirinya siap untuk mengawal,” tegas Mad Sholeh dari fraksi PKB DPRD Kabupaten Cirebon dapil 6. Rabu (26/1/2022).
Sedangkan ketua FKKC Kecamatan Waled Kuwu Nurwandi dan juga sekjen FKKC Kabupaten Cirebon Ahmad Hudori mengeluh, Kami sudah lelah, kami cape dan bosan masalah banjir Waled hanya di jadikan euporia para eksekutif dan legeslatif.
“Para Kuwu yang hadir disini butuh solusi agar banjir Waled tidak terulang lagi setiap tahun.” Tandas Kuwu Nurwandi.
Hal senada diungkapkan salah satu peserta pra Musrenbang dari tokoh pemuda Mekarsari sambil Isak tangis. Bahwa warga desa Mekarsari, Gunung Sari, Ciuyah, Ambit, Waled, Karang Sari dan sekitarnya. Mengharapkan pemerintah daerah provinsi dan pusat mengatasi penderitaan masyarakat Kecamatan Waled. Ungkapnya.
Sementara itu, Sekjen FKKC Ahmad Hudori menanggapi kaitan usulan para Kuwu se-kecamatan Waled agar anggaran PIK bisa disetujui dan disepakati bersama untuk penanggulangan banjir, sebagai stimulan sambil menunggu anggaran baik dari APBD Kabupaten Cirebon, Provinsi bahkan pusat. Akan di sepati dengan semua pihak yang berkaitan dengan anggaran PIK.
Pasalnya persoalan banjir Waled sudah Nasional,” tegas Ahmad Hudori Sekjen FKKC Kabupaten Cirebon yang juga sebagai Kuwu Desa Cibogo.
Hal yang sama di ingatkan kembali oleh Kuwu Yusnaedi ST., di agenda Pra Musrenbang kecamatan yang dihadiri dua anggota DPRD kabupaten Cirebon, Dulu di tahun 2021 semua anggota DPRD janjinya dana pokir sepakat untuk penanggulangan banjir Waled. Dan, dulupun kita pernah audensi dengan Bupati Cirebon, tapi semua hanya janji dan isapan jempol semata. tegas Kuwu Cikulak Yusnaedi dengan nada berapi api di hadapan dua Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
Pada kesempatan tersebut, Camat Waled H. Khamim menanggapi dengan santai, memanasnya acara pra Musrenbang, itu hal yang biasa terjadi, yang penting kondusif. Ini namanya dinamika demokrasi, berbagai argumentasi dan usulan yang ditolak atau yang disepakati tentang anggaran PIK untuk penanggulangan banjir Waled.
“Dana PIK boleh saja di alokasikan untuk penanggulangan banjir dan itu tidak ada masalah yang penting semua Kuwu, tokoh masyarakat dan instansi terkait lainnya setuju.” Katanya.
Camat Khamim pun menganjurkan, FKKC dengan elemen masyarakat Waled untuk duduk bareng dengan Bupati serta dinas terkait yang akan di kawal oleh anggota DPRD Dapil 6, untuk mencapai kesepakatan penanganan banjir di Kecamatan Waled.
“Pihaknya mendukung dan sangat setuju, demi kepentingan masyarakat, agar persoalan banjir Waled bisa diselesaikan secara tuntas,” harap Camat H Khamim. (Red/Adang Juhandi).
