Cirebon Online

Berita Cirebon Terkini

Feed



Google




Feed



Google




Berita Cirebon

Pilwalkot Cirebon Catat Sejarah

Kota Cirebon – Cirebon Online

Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Cirebon mencatat sejarah pada pemilihan langsung di Kota Cirebon, ini baru pertama kali Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengulang lagi pemilihan atau yang disebut Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahkan tidak tanggung-tanggung karena dianggap bermasalah sebanyak 24 TPS di 4 kecamatan harus menggelar PSU tersebut. Itulah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang kasus Pilkada Rabu (12/9/2018),

Dengan Keputusan MK,  yang memutuskan dan meminta dalam satu bulan ke depan KPU Kota Cirebon harus menggelar PSU di 24 TPS bermasalah. Masing-masing di Kecamatan Kejaksan, Pekalipan, Kesambi dan Kec Lemahwungkuk. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dalam sidang yang didampingi 8 hakim lainnya, membeberkan, fakta di persidangan telah terjadi pembukaan kotak suara di 24 TPS oleh KPPS. “Ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara,” katanya.
Pada sidang tersebut juga, MK membatalkan keputusan KPU Kota Cirebon Nomor: 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 sepanjang perolehan suara di beberapa lokasi yang menjadi sengketa atas terjadinya pembukaan kotak suara.
Secara rinci, Kecamatan Kesambi terjadi di tiga TPS yaitu TPS 15 Kelurahan Kesambi, TPS 15 Kelurahan Drajat, dan TPS 16 Kelurahan Drajat. Sedangkan untuk Kecamatan Kejaksan terjadi di TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, dan TPS 28 Kelurahan Kesenden. Bahkan untuk Kecamatan Lemahwungkuk terjadi di TPS 16 Kelurahan Kesepuhan, dan TPS 15 Kelurahan Panjunan. Lalu, Kecamatan Pekalipan hanya terjadi di TPS 10 Kelurahan Jagasatru. “KPU Kota Cirebon harus segera melaksanakan PSU di 24 TPS di 4 kecamatan. PSU paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan,” tandasnya.

KPU Pusat, KPU Jabar dan Bawaslu Diminta Supervisi PSU Dalam pelaksanaan PSU nanti, dari persiapan, pelaksanaan dan sesudahnya, MK memerintahkan KPU, KPU Jabar, Bawaslu dan Bawaslu Jabar melakukan supervisi. Sementara itu, Kuasa Hukum KPU Kota Cirebon, Absar Kartabrata mengatakan, semua pihak baik pemohon Pasangan Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo (OKE), termohon KPU Kota Cirebon, pihak terkait Pasangan Nashrudin Azis dan Eti Herawati (PASTI) dan Bawaslu, semuanya harus menghormati keputusan MK. “Pelajarannya KPU, tidak boleh melakukan kesalahan walaupun bersifat prosedural. Ini akan dilakukan dengan ketat pada PSU nanti,” jelasnya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani, menanggapi keputusan MK tersebut, pihaknya langsung memesan surat suara sebanyak jumlah pemilih di 24 TPS atau sekitar 8.000 surat suara. “Pada PSU nanti, petugas KPPS kemungkinan tak mengalami perubahan hanya petugas KPPS kelurahan yang di ganti karena mendapat sangsi dari DKPP. Sedangkan untuk DPT tetap menggunakan DPT sebelumnya,” jelas Emirzal (Toto M Said)

Spread the love

LEAVE A RESPONSE

Open chat