Cirebon Online
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Kabupaten Cirebon, – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mundu Kabupaten Cirebon, melaksanakan rapat koordinasi tata kelola pengamanan distribusi logistik Pilkada serentak 2024.
Acara tersebut dihadiri Camat Mundu Novi Komalasari, Sekmat R. Bhana, Kapolsek Mundu Iptu Didi Sumardi SH, Danramil Astanajapura, Intel Muda Abdurrahman, Babinsa TNI Iman, Jono, Panwaslu, PPS, Kesbangpol dan instansi terkait lainnya. Rabu (13/11/2024).
Ketua PPK Kecamatan Mundu, Solikhin mengatakan rapat koordinasi ini sebagai langkah awal untuk menentukan penyaluran dan pengamanan jelang proses pengamanan distribusi logistik.
“Pada pertemuan ini untuk membahas mekanisme pengelolaan penyaluran logistik Pilkada serentak 2024 yang menunggu hari,” jelasnya.
Dalam pertemuan ini juga membahas tentang pelaksanaan dan pola pendistribusian logistik sampai dari Kecamatan sampai tingkat Desa. Untuk memudahkan proses ini maka perlu dibahas dengan matang.
“Di sini kami membicarakan tentang bagaimana pengamanan oleh kepolisian, kemudian tata kelola saat di camat hingga nanti di TPS,” ujarnya.
Sedangkan camat Mundu Novi Komalasari menyampaikan dirinya berharap logistik tetap aman dan berharap informasi informasi dari lokasi TPS yang mudah dijangkau di setiap Desa.
“Makanya kami ingin mendengar pandangan dari PPK, Panwaslu, PPS Kapolsek, Danramil juga semua unsur yang terkait,” ungkapnya.
Lanjut Novi, bahwa proses yang dijalankan mencakup tahapan-tahapan pemungutan suara secara keseluruhan, untuk memastikan setiap petugas memahami peran dan tugasnya masing-masing.
“Kami ingin memastikan PPK dan KPPS siap menjalankan tugasnya secara optimal dan proporsional,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Kapolsek Mundu Iptu Didi Sumardi SH, melalui rapat kesiapan logistik Pilkada 2024 ini, untuk mengevaluasi kesiapan logistik Pemilu, termasuk surat suara, kotak suara, tempat logistik dan kelengkapan lainnya.
Kapolsek Didi juga menekankan dan memastikan tidak ada kekurangan atau kerusakan yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara, akan pentingnya pengelolaan daftar pemilih yang tepat.
“Kami ingin memastikan klasifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus, sudah sesuai. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU),” tandasnya.
Dia pun menegaskan, sangat pentingnya untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu yang lancar dan aman.
“Kami dari institusi kepolisian, mendukung penuh langkah KPU, PPK, PPS dan Panwaslu di kecamatan Mundu dalam Pemilu nanti akan berjalan tertib dan profesional,” pungkasnya. (Toto M Said)
