Cirebon Online

Berita Cirebon Terkini

Feed



Google




Feed



Google




Jawa Barat Kabupaten Cirebon

Ketua Komisi I DPRD Kab. Cirebon Abdul Rohman “Soroti PTUN Desa Gebangkulon”

ToyaCirebonOnline.com

Kab. Cirebon – Perangkat lama Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon yang merasa tidak puas dengan keputusan mutasi Kuwu Desa Gebang Kulon, Dengan melakukan gugatan ke PTUN Bandung dan Majelis hakim pun mengabulkan permohonan pencabutan gugatan para penggugat perkara bernomor: 18/G/2020/PTUN-BDG. 

Rotasi dan perubahan struktur perangkat Desa itu, merupakan kewenangan seorang Kuwu. Jadi, langkah Kuwu Andi Subandi desa Gebangkulon, tidak berlebihan selama tidak berbenturan sesuai proses dan aturan. Akan tetapi, PTUN yang dilakukan oleh perangkat desa Gebangkulon karena dirotasi Kuwu definitif merupakan tindakan yang berlebihan.

Hal tersebut disikapi Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Abdul Rohman dari fraksi PDI perjuangan. Dia berharap pada Kuwu desa Gebangkulon untuk mengikuti peraturan yang berlaku, walaupun rotasi atau penyegaran susunan perangkat desa kewenangan (preogratif) seorang kuwu dari pimpinan desa.

Oleh karena itu, Abdul Rohman menjelaskan, agar Pemdes Gebangkulon segera menunjuk Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan lebih diprioritaskan dalam tatanan pemerintahan desa. Sebab, Sekdes dan kaur keuangan sangat berkaitan dengan APBDes dan pencairan Dana Desa, agar pembangunan tidak terhambat berbagai polemik yang dihadapi desa. 

“Kami berharap persoalan internal desa Gebangkulon cepat selesai dan mari kita tingkatkan pembangunan desa yang maju dan mandiri agar masyarakat lebih kondusif dan sejahtera, “ Jelas Abdul Rohman. Jumat (13/03/2020)

Sementara itu, ketua Badan Keswadayaan Antar Desa (BKAD) Kabupaten Cirebon, Adang Juhandi. mengatakan, masalah PTUN ini, menjadi pembelajaran semua pihak. Dimana gugatan dilakukan jangan karena hanya membela ego pribadi atau nafsu belaka. Karena, sudah jelas warga yang dikorbankan, baik perangkat desa maupun kuwu yang membuang-buang waktu dan tenaga hanya karena membela ego, sementara pelayanan masyarakat terganggu. 

“Sebaiknya para perangkat desa yang merasa kecewa dengan kebijakan kuwu harus bisa menanggalkan emosi dan jangan mudah terprovokasi,” Tandasnya. (Toto M Said) 

Spread the love

LEAVE A RESPONSE

Open chat