Cirebon Online

Berita Cirebon Terkini

Logo

Google




Feed



Logo

Google




Feed



Jawa Barat

Jabar-Kemenaker Teken MoU Soal Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

CirebonOnline

KOTA BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menghargai nota kesepahaman (MoU) antara Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Unit Percepatan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Penandatanganan yang berlangsung di Vue Palace Hotel, Kota Bandung, Kamis (3/6/2021), tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Setiawan menilai penting unit layanan disabilitas. Sebab, fungsi unit tersebut meliputi pendampingan kepada peserta didik, pengembangan program kompensatorik, penyediaan media pembelajaran dan alat bantu, layanan deteksi dini dan intervensi dini, dan penyediaan layanan konsultasi.

“Implementasi untuk unit pelayanan disabilitas ini menjadi penting menurut hemat kami,” kata Setiawan.

Hingga Februari 2021, jumlah penyandang disabilitas di Jabar mencapai 23.556 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 1.478 orang penyandang disabilitas yang bekerja. Menurut Setiawan, hal itu disebabkan kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kinerja para penyandang disabilitas, bukan karena kurangnya kemampuan atau keterampilan.

“Kalau yang kami pahami, sebenarnya teman-teman penyandang disabilitas juga memiliki banyak kemampuan. Tetapi yang harus dibantu oleh kita semua adalah terkait dengan fasilitasnya yang memang bisa mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan semestinya,” ucapnya.

Setiawan menuturkan, sudah menyerap aspirasi dan berkreasi dengan asosiasi-asosiasi penyandang disabilitas. Dalam diskusi tersebut, asosiasi para penyandang disabilitas berharap dapat mengisi seluruh formasi pekerjaan. Namun, terhambatnya fasilitas yang dapat mendukung kinerja para penyandang disabilitas.

Saya memiliki pengalaman ketika kita memulai Peraturan Pemerintah terkait dengan 1-2 persen jumlah yang kita alokasikan untuk penyandang disabilitas. Dan kami banyak berdialog dengan asosiasi disabilitas. Salah satunya adalah, sebenarnya, mereka menginginkan semua teman-teman penyandang disabilitas bisa mengisi seluruh formasi,” katanya.

“Tapi sekali lagi poinnya adalah mereka harus memperhatikan fasilitas di tempat kerjanya nanti harus seperti apa,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Setiawan berharap dengan adanya MoU dan unit layanan disabilitas, dapat menjawab kesulitan para penyandang disabilitas agar dapat terserap ke dalam peluang kerja yang lebih luas. (*)

Spread the love

LEAVE A RESPONSE

Open chat