Cirebon Online

Berita Cirebon Terkini

Logo

Google




Feed



Logo

Google




Feed



Kabupaten Cirebon

Direktorat Jenderal Kementerian PUPR Meninjau 7 Titik Lokasi Di Desa Astapada

CirebonOnline

Kab. Cirebon – Direktorat Jendral Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jawa Barat memberikan arahan terkait Prosedur Operasional Standar (POS) sehingga penyusunan buku Prosedur Operasional Standar (POS). Penyelenggaraan Kegiatan Cash For Work (CFW) program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat diselesaikan.

Dari mulai penyusunan buku sebagai pegangan bagi pelaku program dalam penyelenggaraan kegiatan CFW sekaligus memberikan petunjuk dalam penetapan kegiatan CFW, penyusunan
proposal, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan serta pemeliharaan infrastruktur permukiman yang memenuhi ketentuan teknis juga administrasi sesuai dengan
persyaratan kegiatan CFW yang telah ditetapkan program melalui buku POS ini.

Disampaikan Imam sekretariat BKM, saat ini Indonesia sedang mengalami penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus yang terus meningkat dan berdampak pada berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya serta kesejahteraan masyarakat. Dan, pemerintah kata Imam, telah mengambil tindakan pencegahan dan penyebaran Covid-19 melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya kebijakan tersebut, berdampak pada penghidupan rumah tangga terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta mempengaruhi terhadap jadwal dan implementasi dari kegiatan Program KOTAKU. Jelas Imam. Kamis (22/4/2021).

Sehubungan dengan kondisi tersebut, lanjut Imam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang lebih luas lagi serta mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Ini akan memulai upaya mitigasi terhadap COVID-19 dengan memberikan penghasilan tambahan untuk kelompok berpenghasilan rendah.” Ungkapnya.

Imam pun menambahkan, melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) atau Cash for Work (CFW) agar pelaksanaan kegiatan CFW ini berjalan dengan baik, maka diperlukan Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai acuan bagi para pelaku di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kelurahan dan masyarakat.

Tujuan dari kegiatan CFW memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan memulihkan perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi paska covid-19, khususnya di perkotaan, membantu Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Covid-19. Kami berharap, terpeliharanya dan berfungsinya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program KOTAKU maupun Program Infrastruktur berbasis Masyarakat (IBM) lain melalui swakelola masyarakat (BKM/LKM),

Selain itu, jelas Imam dalam setiap tahapan proses perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban selalu melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus
penerima manfaat transparan dan Akuntabel, dimana dalam setiap langkah kegiatan CFW dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan hasil-hasilnya kepada masyarakat sederhana dan mudah dikerjakan artinya pelaksanaan seluruh proses kegiatan.

Kami sangat berharap semoga tahun sekarang, di masa pandemi ini bisa terealisasikan semua apa yang sudah direncanakan. pungkasnya. (Juli)

Spread the love

LEAVE A RESPONSE

Open chat