Cirebon Online

Berita Cirebon Terkini

Logo

Google




Feed



Logo

Google




Feed



Kabupaten Cirebon

Carut Marut BPNT Sudah Ke Meja Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon

ToyaCirebonOnline.com

Kab. Cirebon, Sumber – Aliansi Masyarakat Peduli Sosial dan Pembagunan (AMPSP), kembali mendatangi komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, untuk menjembatani dan beraudensi dengan pihak Dinas sosial serta pihak BNI 46 selaku mitra yang di tunjuk Dinas sosial Kabupaten Cirebon. terkait permasalahan program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT). Kamis, (18/03/2021).

Pada audensi tersebut hadir Kadis Dinsos, H. Dadang, Kabid Gunarso, Eka selaku korda, sebelas pendamping dan perwakilan dari BNI 46. Banyak pertanyaan yang di tujukan kepada eka selaku korda Kabupaten Cirebon, yang menagani masalah BPNT.

Sunoko SH yang notabenya pemerhati Kabupaten Cirebon, turut angkat bicara terkait carut marutnya permasalahan kurangnya transparansi dari pihak Dinsos dan BNI 46. tegasnya.

Bahkan Sunoko mempertanyakan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas sosial dan pihak BNI 46 terkait temuan temuan di lapangan. Bahwa masih di temukanya E Waroeng yang tidak jelas atau ilegal dan masih di temukannya pemasok – pemasok komoditi dari luar daerah selain Kabupaten Cirebon.

Di tambah lagi, jelas Sunoko, tidak adanya pelaporan yang berkesinambungan antara pihak BNI 46″ ke pihak Dinas Sosial. Dan, sebaliknya Dinas Sosial tidak ada pelaporan ke pihak Komisi IV. Tandasnya.

Sementara itu kang Amin juga mengatakan, terkait permasalahan carut marutnya BPNT yang sekarang ini sedang berjalan, kita kembalikan kepada pihak Dinsos, untuk menindak lanjuti pihak BNI 46 supaya memperbaiki masalah KPM yang bermasalah, E waroeng yang tidak jelas. Dan, tidak sampai di situ, Kami juga ada wacana untuk melaporkan ke kejaksaan terkait dugaan temuan yang ada di daerah Pangenan. tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi IV dari partai Golkar, Ibu Siska, bila mana ada temuan terkait E waroeng bodong atau tidak jelas yang buka hanya sebulan sekali atau pemasok komoditi yang asal – asalan silahkan bisa melaporkan ke komisi IV atau pihak Dinsos. Ungkapnya.

Diapun menambahkan, sampai saat ini  pihak dari BNI 46 baru saja melaporkan ke pihak kami ada sekitar 500 E “Waroeng yang terdata atau legal. Namun, saat di singgung masalah mesin edisy yang bergantian. Siska menjawab dengan tegas tidak boleh dan E” Waroeng harus punya mesin edisy sendiri, berdasarkan pengajuan dari pihak BNI. Pungkasnya. (Red/Juli).

Spread the love

LEAVE A RESPONSE

Open chat