Cirebon Online

Berita Cirebon Terkini

Logo

Google




Feed



Logo

Google




Feed



Kabupaten Cirebon

Audensi LSM GMBI Ketua Komisi II Dihadirkan “Terkait CSR”

Cirebon Online

Kab. Cirebon – Diduga adanya surat bantuan CSR yang ditujukan kepada perusahaan – perusahaan swasta di Kabupaten Cirebon. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Distrik Cirebon Raya menggelar audensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Untuk mengklarifikasi kepada Ketua Komisi II DPRD, terkait surat bantuan CSR kepada perusahaan swasta tersebut. Senin (14/6/2021).

Dikatakan Ketua Distrik LSM GMBI Cirebon Raya, Maman Kurtubi dalam audiens, adanya permintaan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) berupa Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD, telah menyalahi tupoksinya sebagai seorang legislator.

“Kami meminta klarifikasi kepada Ketua Komisi II terkait surat bantuan CSR yang ditujukan kepada perusahaan swasta di Kabupaten Cirebon. Pasalnya perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana gratifikasi,” tandas Maman Kurtubi.

Menurutnya, sebelum audensi dilakukan, pihaknya, telah mengirimkan surat klarifikasi ke 1 dan ke 2, yang ditujukan kepada Ketua DPRD. Akan tetapi, sampai dengan waktu yang ditentukan, tidak ada balasan atau jawaban. Jadi, tidak ditanggapinya surat dari LSM GMBI tertanggal 27 Mei dan 3 Juni tahun 2021. Maka kami menggelar audensi ini, untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada Ketua Komisi II yang menandatangani surat permintan bantuan CSR tersebut kepada perusahaan di Kapubaten Cirebon. “Kami menduga pihak DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara profesional,” ungkapnya.

Ditambah lagi, kata Maman, tidak hadirnya Ketua Komisi II dalam audensi tersebut ada tanda tanya besar ada apa. Oleh sebab itu, ia meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Cirebon untuk memanggil dan menghadirkan yang bersangkutan pada agenda audensi berikutnya, agar persoalan tersebut menjadi jelas dan transparan.

“Kegiatan audensi ini akan dilaksanakan kembali, jangan sampai legislator yang semestinya mengawasi kekeliruan pemerintah, malah justru ikut melakukan kekeliruan. Jadi untuk secara hukum, perbuatan tersebut adalah penyahgunaan tugas dan wewenang,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi mengapresiasi kepedulian LSM GMBI terhadap fungsi kewenangan DPRD di Kabupaten Cirebon. Sebab, ada rencana mengagendakan permintaan LSM GMBI untuk menggelar audensi ulang dengan para pihak yang bersangkutan.

“Saya akan fasilitasi permintaan teman – teman dari GMBI, secepatnya akan kita agendakan untuk beraudensi dengan DPRD Komisi II terkait permasalahan yang viral di media,” terangnya.

Masih kata Luthfi, terkait tindakan DPRD sendiri, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Cirebon telah memanggil Komisi II untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi internal. Dan sebagai rekomendasinya, Komisi II diminta untuk menarik semua surat yang keluar ke perusahaan yang bersangkutan.

Diapun menambahkan, kedepan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sebab, DPRD tugasnya bukan mengurusi CSR, akan tetapi mengurusi tiga hal yaitu, Budgeting (penganggaran), pengawasan dan penyusunan kebijakan. pungkasnya. (Tim CN)

Spread the love

LEAVE A RESPONSE

Open chat